Kemandirian Keuangan Wakatobi Rendah Sekali?

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran langkah konkret pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam perbaikan mutu pelayanannya.

Pemerintah daerah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, PAD Kabupaten Wakatobi sebesar 36,16 miliar rupiah, naik sebesar 11,41 persen dari tahun 2018.

Kemudian realisasi pendapatan transfer mencapai 833,90 miliar rupiah, meningkat 8,34 persen dibandingkan tahun 2018. Berdasarkan perbandingan antara realisasi PAD dengan realisasi pendapatan transfer, tercatat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi di tahun 2019 hanya sebesar 4,34 persen.

Artinya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Wakatobi masih tergolong rendah sekali karena masih mengandalkan pendapatan transfer. Dari rasio kemandirian keuangan daerah terlihat bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah.

Dengan kata lain, daerah dianggap belum mampu dan belum mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Sementara itu, dilihat dari efektivitas pengelolaan anggaran daerah, pemerintah Kabupaten Wakatobi sudah sangat efektif dalam mengelola APBD di tahun 2019.

Hal ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran pendapatan maupun belanja daerah yang rata-rata di atas 90 persen. Bahkan rasio efektivitas PAD melebihi 100 persen, yaitu sebesar 105,02 persen. Pada tahun 2019, realisasi anggaran belanja daerah memiliki penyerapan anggaran terendah meskipun realisasinya meningkat 9,97 persen jika dibandingkan tahun 2018.

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Wakatobi, 2020 (BPS Wakatobi)