Apa anda berdomisili di Wakatobi? Di Pulau Wangi-Wangi?
Nah, bagi anda yang berdomisili di Kabupaten Wakatobi, khususnya di Pulau Wangi-Wangi, tentu tidak asing dengan nama salah satu kantor yang terletak di Desa Patuno menuju ke arah Desa Longa, yakni Loka Perekayasan Teknologi Kelautan (LPTK).
LPTK merupakan Satuan Kerja (Satker) Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mulai beroperasi sejak tahun 2012 di Kabupaten Wakatobi.
LPTK awalnya bernaung di bawah Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan (P3TKP) Balitbang KP (Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
Saat ini, LPTK berada di bawah kewenangan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP).
Wakatobi AIS (Wahana Keselamatan dan Pemantauan Objek Berbasis Informasi AIS)
Sumber foto: LPTK BRSDM KP (2018)
LPTK dikenal dengan teknologi radar pantai-nya, yang dianggap oleh sejumlah warga mampu mendeteksi secara detil informasi semua kapal yang berlayar di perairan Wakatobi, atau perairan di sekitar Kepulauan Buton.
Anggapan tersebut menjadi pemahaman umum sejumlah warga nelayan, khususnya yang berada di sekitar kantor LPTK, yakni: Desa Wapiapia, Waha, Koroe Onowa, Waelumu, Waetuno, Patuno, Longa, hingga Matahora.
Imbasnya setiap ada kejadian kecelakaan laut, seperti nelayan hilang, maka pihak keluarga korban seringkali melakukan konfirmasi keterpantauan kapal korban ke kantor LPTK.
Kondisi tersebut menunjukkan dua hal, selain menunjukkan ketidaktahuan warga nelayan tentang fungsi radar LPTK, juga menunjukkan adanya harapan warga nelayan terhadap kehandalan teknologi radar LPTK. Khususnya, untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengawasan dan keselamatan perairan laut Wakatobi.
Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan bagi LPTK untuk menghasilkan teknologi yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan warga nelayan. Sehingga tidak mengherankan jika sejak tahun 2017, LPTK melakukan riset teknologi pengawasan laut ini.
Riset tersebut melalui kebijakan Akhmatul Ferlin, sebagai Kepala sekaligus Group Leader Organisasi Fungsional Kerekayasaan (OFK) LPTK BRSDM KP.
Riset teknologi pengawasan laut tersebut menghasilkan inovasi AIS (Automatic Identification System) yang berukuran mini, yang kemudian dikenal dengan Mini AIS.
Mini AIS ditargetkan untuk dioperasikan pada kapal (nelayan) dengan dimensi yang jauh lebih kecil, misalnya pada kapal nelayan (tuna) yang berukuran hingga di bawah 0,5 GT.
Berselang satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2018, bertempat di Ballroom Gedung Mina Bahari 3 KKP Jakarta, Mini AIS LPTK di-launching dengan nama WakatobiAIS.
Launching tersebut dilaksanakan pada Acara Science Innovation Business Matching (SIBM).
Awalnya istilah WakatobiAIS disangka oleh banyak orang sebagai AIS-nya Wakatobi. Ternyata WakatobiAIS adalah akronim dari Wahana Keselamatan dan Pemantauan Objek Berbasis Informasi AIS.
WakatobiAIS menggambarkan apresiasi LPTK kepada Wakatobi dan masyarakat-nya, yang telah menjadi salah satu inspirasi inovasi riset dan teknologi bagi para Peneliti dan Perekayasa LPTK.
WakatobiAIS merupakan rekayasa kolaborasi antara LPTK BRSDM KP dan LAB247. Dalam perkembangannya, tidak lagi sekedar riset yang dikenal dalam skala lokal, tetapi telah menjadi salah satu 'khazanah' riset yang diperbincangkan secara nasional.
Keberadaan WakatobiAIS dapat mengurangi resiko kecelakaan nelayan, seperti kasus hilangnya Aldi, seorang nelayan Minahasa Utara yang 1,5 bulan hanyut terombang-ambing hingga di Perairan Laut Jepang (2018). Juga peristiwa kecelakaan laut yang menimpa tiga nelayan Banten, dan seorang dinyatakan hilang.
Kecelakaan nelayan Banten tersebut terjadi di awal November 2019 lalu, ketika terjadi tabrakan dengan Kapal Baruna Jaya 1 milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) yang sedang melakukan survey.
Riset tentang WakatobiAIS tersebut bertepatan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan RI No 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia.
Melalui Permenhub tersebut, ada kewajiban untuk kapal-kapal dengan dimensi yang relatif kecil, yakni kapal penumpang dan barang dengan dimensi > 35 GT.
Bupati Wakatobi pada saat launching Wakatobi AIS pada Acara SIBM 2018
Sumber foto: https://bumisultra.com
Pada saat launching WakatobiAIS, hadir pula Bupati Wakatobi, H. Arhawi Ruda. Bahkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wakatobi, telah menaruh perhatian untuk kajian Penerapan Teknologi Wakatobi AIS di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2019.
Kajian tersebut menjadi salah satu bukti, bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi mengapresiasi hasil inovasi LPTK, yang dianggap relevan dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, yakni: Menjadikan Wakatobi sebagai Kabupaten Maritim Berdaya Saing sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi 2016 - 2021.
WakatobiAIS bila benar-benar dapat diaplikasikan dalam skala yang lebih luas, khususnya di seluruh wilayah Indonesia, tidak menutup kemungkinan akan memberikan efek branding kepada Kabupaten Wakatobi.
Dengan demikian, tidak hanya menjadi daerah di mana WakatobiAIS dilahirkan, tetapi juga menjadi ajang pamor dari nama sebuah tempat, yang saat ini menjadi salah satu daerah Top Ten Pariwisata Nasional, yakni Wakatobi sebagai destinasi pariwisata nasional.
Terlepas dari itu semua, bila Wakatobi AIS ini dapat diaplikasikan, tentu akan bermanfaat bagi para nelayan, baik skala tradisional maupun modern, dari nelayan skala kecil hingga skala yang lebih besar. [MN]
Ayo #CeritakanWakatobi !
April 10, 2020
